2 November 2018
Abdul Djamil, Pakar Haji Bicara Regulasi
Semarang (PHU)---Abdul Djamil, Guru Besar UIN Walisongo Semarang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebagai mantan Direktur Jenderal PHU, Djamil sangat tahu manajemen penyelenggaraan haji dan umrah, dan bahkan bisa dikatakan dia memiliki kepakaran (ahli) dalam masalah haji maupun umrah. Di awal materinya dia mengapresiasi penyelenggaraan haji dua tahun terakhir yang sangat baik. Meskipun perhelatan haji merupakan kerja kolosal dalam waktu lama, Djamil menilai, Kemenag terbukti mampu menjalankan tugas nasional dengan baik. Djamil juga mengucapkan terima kasih atas diikutsertakannya beberapa mahasiswa UIN Walisongo dalam kegiatan itu. Menurutnya mahasiswa program studi Manajemen Haji dan Umrah memang harus tahu tentang dunia nyata penyelenggaraan haji maupun umrah. "Mahasiswa selama ini hanya belajar di bangku kuliah secara teoritis. Mereka harus tahu dunia nyata perhajian. Maka ini merupakan kesempatan sangat baik bagi mahasiswa menimba ilmu dari para ahli dan praktisi haji," ujar Djamil di hotel Ciputra Semarang, Jum'at (2/11/2018). detail

2 November 2018
Ramadhan: Sosialisasi Regulasi Dibutuhkan Publik
Semarang (PHU)---Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ramadhan Harisman menegaskan perlunya sosialisasi regulasi. Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, Ramadhan sangat piawai mengurai materi Urgensi Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dia mengutarakan bahwa regulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai bagian dari pelayanan publik. Oleh karena itu, menurut Ramadhan negara wajib memenuhi hak dan kebutuhan dasar termasuk dalam ibadah haji dan umrah. "Ada beberapa urgensi regulasi haji yang melatarbelakangi," kata Ramadhan di hotel Ciputra Semarang, Kamis (1/11/2018). Alasan pertama, kata Ramadhan yang pernah menjabat Direktur Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU, karena ibadah haji dilaksanakan di luar negeri. Oleh karenanya regulasi haji harus menyesuaikan dengan regulasi di Arab Saudi. detail

2 November 2018
Isue Tambahan Kuota Haji Dipastikan Bohong
Semarang (PHU)---Pokok-pokok tentang penyelenggaraan ibadah haji kembali disosialisasikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar. Hal itu diungkapkan di hadapan peserta Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di hotel Ciputra Semarang. "Sesuai regulasi penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional di bawah koordinasi Kementerian Agama," tutur Nizar di Semarang, Kamis (1/11/2018). Sebagai sebuah hajatan kolosal terbesar di dunia, menurut Nizar, pengorganisasian penyelenggaraan ibadah haji memiliki struktur permanen sistem dan ada yang non permanen sistem (adhoc). Baik permanen sistem maupun adhoc semuanya berada di bawah kendali Menteri Agama. Mengingat regulasi merupakan dasar utama penyelengaraan haji dan umrah, Nizar meminta para pegawai Seksi PHU Kemenag Kabupaten/Kota menjadi corong informasi kepada masyarakat. Bahkan Nizar menegaskan agar para pegawai Kemenag menyampaikan berbagai regulasi dan kebijakan penting penyelenggaraan haji. detail

» index berita